Timah Bangka : Antara dendam sejarah dan perjuangan mendapatkan akses

Bagi masyarakat Bangka, perjuangan untuk mendapatkan akses menambang timah kembali baru di era reformasi, yakni dengan keluarnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no.146/MPP/Kep/4/Tahun 1999. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa timah bukanlah bagian dari barang yang ekspornya diawasi. Surat Keputusan ini pada dasarnya telah dimaknai sebagai perubahan tata niaga ekspor dan berakhirnya kontrol negara atas komoditi ini. Keputusan ini menandai rejim pengelolaan timah yang baru, yang kemudian dimaknai sebagai suatu yang bebas dan tidak lagi monopolistik. Siapa saja boleh menambang dan mengekspor timah, karena komoditi itu tidak lagi diawasi pemerintah. Pemaknaan atas berubahnya kontrol negara atas penambangan dan ekspor timah semakin dipicu oleh perubahan politik nasional, mulai era reformasi dan diikuti dengan pelaksanaan Otonomi daerah pada awal tahun 2001. Kesempatan untuk menambang timah bagi masyarakat atau pengusaha lokal Bangka terbuka dengan terbitnya SK Bupati Bangka No.6 Tahun 2001. Sejak itu, perusahaan-perusahaan penambangan lokal dan industri pencairan timah tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Perusahaan-perusahaan ini pada gilirannya telah menjadi pesaing bagi dua perusahaan besar yang sudah lama ada di pulau timah, yakni PT.Tambang Timah Bangka dan PT. Koba Tin.

Bagi masyarakat Bangka, perjuangan untuk mendapatkan akses menikmati keuntungan dari sumberdaya alam timah bukan saja didasarkan dari kontrol negara yang berubah dari sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, otoriter dan diproteksi militer, akan tetapi sudah ‘embedded’ dalam perjuangan panjang yang fluktuatif dari relasinya dengan negara dan perusahaan tambang. Relasi-relasi itu telah menciptakan dan mengendapkan dendam sejarah yang panjang. Sejak penguasaan negara (pemerintah Inggris)pada tahun 1813 atas produksi dan pemasaran timah Bangka, sejak itu pula berakhir dan termarginalkannya peran masyarakat Bangka menikmati kekayaan alam mereka. Belanda melalui Tin Reglementnya pada tahun 1819 meneruskan kebijakan Inggris, di mana penambangan timah berada langsung di bawah wewenang dan kekuasaan Residen. Timah adalah monopoli pemerintah Belanda, sementara tambang swasta tidak diperbolehkan. Pemerintah Indonesia meneruskan kebijakan pendahulu.

Usaha Inggris dan kemudian Belanda untuk memperoleh akses mengontrol timah bermula dengan kekerasan. Perang timah, antara Inggris, Belanda dan Sultan Palembang yang menguasai Bangka dan timahnya pada awal abad ke 19 telah berujung dengan korban-korban bergelimpangan di ketiga pihak. Bagi rakyat Bangka, tertutupnya akses untuk mendapatkan sumber pendapatan dari timah dan bermulanya negeri mereka di bawah kontrol asing, telah diresponi dengan bentuk perlawanan panjang. Perlawanan yang dipimpin oleh Depati Bahrin, Batin Tikal, dan Depati Amir terhadap dominasi kekuasaan asing adalah salah satu perjuangan memperoleh kembali kekuasaan yang hilang dan akses terhadap timah sebagai sumber ekonomi. Perjuangan ketiga pemimpin ini didukung oleh penduduk Bangka, sulit dipadamkan. Contoh masa lalu ini mengindikasikan bahwa perang timah terjadi dalam semua level pemerintahan, mulai dari dua kekuatan global yang bertempur di tingkat daerah sampai ke level elit Bangka. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Bangka bukanlah masyarakat yang pasif.

Dendam sejarah yang bermula dari penyingkiran panjang peran masyarakat Bangka memperoleh akses menikmati keuntungan dari timahnya berlanjut sampai era Orde Baru. Ini adalah suatu masa panjang yang melampaui beberapa generasi. Selama 30 tahun masa Orde Baru, masyarakat dilarang menambang, menyimpan timah meskipun satu kilogram, apalagi menjualnya. Dari hasil penelitian penulis menggali memori penduduk di kampung-kampung di pedalaman Bangka tentang kehidupan masa Orde Baru, telah membuka sejarah kekerasan para militer Orde Baru terhadap orang-orang kampung di pulau Bangka yang dikenai hukuman akibat pelanggaran tersebut. Tidak hanya pencabutan kuku, tetapi banyak dari mereka digiring ke penjara. Pada tahun 1970an, ketika ekonomi negara Orde Baru sedang memperkuat kekuatan dengan bantuan militer, penjara di Pangkal Pinang penuh sesak dengan orang-orang yang melanggar ’disiplin’ negara Orde Baru.

Dendam sejarah itu terlepaskan ketika akses untuk menambang dan menjual timah dibuka kembali di era Otonomi daerah. Berhadapan dengan komoditas pertanian, lada dan karet yang terus menurun harganya setelah 1999, dan sumber pendapatan sebagai nelayan tidak bisa diharapkan, karena hadirnya para nelayan illegal Thailand yang bersenjata, maka tambang menjadi pilihan ekonomi yang menguntungkan bagi orang Bangka untuk bisa survive. Perjuangan terhadap akses itu kini baru dinikmati masyarakat Bangka dan dampak positif itu setidaknya nampak dalam soal pemilikan barang-barang, perbaikan rumah dan juga penyerapan pengangguran dan kegairahan pasar.

Persoalan yang dihadapi kini adalah pada karakteristik penambangan yang rakus, predatory yang tidak memperhatikan keselamatan kerja dan merusak lingkungan. Persoalan-persoalan ini sebetulnya akan bisa ditangani, jika pemerintah daerah memiliki ’political will’ untuk memecahkannya secara bersama dan transparan, dan bukan dengan menempuh jalan kekerasan. Kontrol dengan cara kekerasan yang dilakukan pemerintah sejak maraknya penambangan TI di Bangka ini boleh dikatakan tidak pernah efektif. Bukan saja kekerasan dibalas dengan kekerasan, akan tetapi semakin menumpukkan dendam sejarah dan semakin memperlebar jarak negara dan masyarakat. Ini adalah suatu yang ironis dalam era otonomi daerah yang sebetulnya dimaksudkan untuk mendekatkan para pejabat negara (lokal) ke masyarakat.

Ekonomi Illegal, Kontrol Negara dan Pergundikan?

Alasan utama penutupan paksa ketiga industri pencairan timah di Bangka oleh Mabes Polri adalah aspek illegalnya yang merugikan negara. Ketiga perusahaan itu diduga tidak membayar royalti, pajak eksplorasi dan eksploitasi. Kerugian negara karena pelanggaran itu diduga mencapai triliunan rupiah. Jika negara dirugikan dalam jumlah triliunan rupiah, maka persoalannya adalah mengapa terjadi politik pembiaran ini oleh negara sendiri? Penulis tidak hendak membicarakan hal ini secara detil, akan tetapi tertarik melihat mengapa kontrol negara tidak pernah efektif dalam menghapuskan ekonomi illegal ini? Apakah ada pengatur-pengatur negara yang ’informal’ dan mengapa itu terjadi? Apakah ada semacam ‘pergundikan’ mesra aktor-aktor negara dengan pebisnis, sehingga ekonomi illegal itu sulit diberantas?

Kasus-kasus di Thailand, Kameron Utara, Sierra Leone, Afrika, dan di Thailand memperlihatkan bagaimana birokrat yang memiliki akses dalam masalah administratif dan pengambilan keputusanm, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk kehidupannya. Sebaliknya, pebisnis memiliki uang yang cukup tetapi tidak memiliki akses membuat keputusan atau masuk dalam ranah administratif. Kedua-keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Akibatnya adalah bahwa aktivitas ekonomi illegal seperti perdagangan perempuan, senjata dan obat-obat terlarang di Thailand tidak pernah bisa dihapuskan. Di Kameron Utara, seperti dijelaskan Janet Roitman dalam bukunya Fiscal Disobedience; An Antropology of Economic Regulation in Central Africa yang diterbitkan oleh penerbit Princeton University tahun 2005 memperlihatkan bahwa kondisi ini disebutnya sebagai ketidaktaatan fiskal. Ketidaktaatan fiskal menemukan logikanya sendiri terutama pada praktek ekonomi yang benar, bukan pada teori ekonomi yang benar. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa ekonomi illegal terus marak, bukan karena lemahnya kontrol negara, akan tetapi adalah suatu kondisi di mana aktor-aktor negara memperluas wilayah kerjanya di luar institusi resmi, atau yang dinamakannya pluralitas fungsi kekuasaan negara. Kasus di Sierra Leone seperti diamati oleh William Reno, memperlihatkan bahwa ekonomi illegal atau pasar illegal(illegal market)berkaitan erat dengan pembentukan shadow state atau negara bayangan.

Apakah Bangka kini sedang atau sudah menuju ke negara bayangan itu? Perdagangan timah illegal dalam bentuk pasir timah atau balok timah adalah salah satu dari komoditi yang diekspor secara illegal ke luar Bangka. Perdagangan timah illegal ini seakan menyatu dalam kehidupan ekonomi Bangka sejak masa VOC sampai kini, hanya tingkat intensitasnya berbeda. Di Era Reformasi, ekspor pasir timah secara illegal ke Singapura sudah menghiasi berita-berita pers lokal dan nasional selama 4 atau 5 tahun belakangan ini. Perdagangan pasir timah itu lolos dari pelabuhan, dikawal sampai ke perbatasan Singapura dan ditampung di sana, lalu disebut ‘kopi’ Bangka. Masalah perbedaan harga menjadi penyebabnya, selain masalah birokrasi yang memakan waktu, jika pasir timah para penambang TI dibeli oleh PT.Timah. Hal ini adalah alasan yang begitu rasional dari sudut bisnismen dan para penambang TI yang memerlukan uang untuk menopang kehidupannya. Walaupun aparat kadang-kadang berhasil menangkap selundupan timah, akan tetapi sangat jarang diproses di pengadilan sampai tuntas, dan bahkan pernah ada kasus 1500 ton pasir timah milik ’raja-raja’ timah di Bangka ditangkap aparat, akan tetapi dikembalikan lagi ke pemiliknya. Hal ini menandakan begitu kuatnya kekuasaan pebisnis mengatur ‘secara informal’ pengembalian pasir timahnya bersama ‘aparat-aparat’ nya yang bekerja secara informal pula.

Sampai dimanakah eratnya pergundikan aktor-aktor negara dengan pebisnis timah dan transaksi-transaksi informal yang dijalankan di Bangka, susah diungkap. Suara-suara pengatur hukum, negara sudah dirugikan karena perdagangan timah illegal adalah berulang terus menerus di setiap zaman, mulai dari masa VOC sampai sekarang. Penegakan hukum berjalan setengah hati. Banyak contoh. Seorang pebisnis timah orang Tionghoa zaman VOC telah melakukan perdagangan gelap timah dan memperoleh kekayaan yang luar biasa dari bisnis itu, berteman akrab dengan para bawahan Sultan Palembang. Ketika Sultan Palembang mau menghukum mati raja penyelundup itu, para bawahan Sultan membelanya, karena ia telah banyak membantu Sultan menghadapi peperangan dengan VOC. Ia kemudian diasingkan ke sebuah desa terpencil di Palembang. Sejak kepergiannya, bisnis timah anjlok. Sultan merugi. Tiada jalan lain. Sultan memanggilnya kembali untuk mengelola timah itu di Bangka. Masa Jepang dan Revolusi, perdagangan timah illegal, juga lada dan karet Bangka ke Singapura marak, dan telah berhasil membantu rakyat Bangka yang begitu sengsara, karena putusnya hubungan dengan pulau Jawa. Pada waktu ini dikatakan bahwa hampir 90% rakyat Bangka dan aparat terlibat dalam penyelundupan. Melihat kenyataan ini, maka istilah illegal dan legal memperlihatkan kekaburannya, kapankah pergundikan akan berakhir, jika kedua aktor sama-sama membutuhkannya? Kontrol dengan kekerasan untuk menghapusnya adalah juga sia-sia, bila alternatif pemecahannya belum ditemukan.

4 Tanggapan to “Timah Bangka : Antara dendam sejarah dan perjuangan mendapatkan akses”

  1. faldi abank Says:

    ass. bagi saya orang bangka asli membaca hal seperti ini sangat menarik, dengan membaca artikel ini saya jadi lebih tahu tentang sejarah bangka, terutama muntok tempat kelahiran saya

  2. kalau menurut saya bukan dendam sejarah yang lebih tepat,,,akibat monopoli orang berduit dan berkuasa maaf bang saya orang belitong

  3. Perdaganagan Timah Modern antara legal dan Ilegal dikatakan legal menurut perda rakyat bisa melakukan Penambangan asal tidak melanggar 4 kawasan(hutan lindung, dekat pemukinan/umum, Daerah aliran sungai dan 100 meter dari pinggir jalan) ilegal justru pada saat mau dijual krn hrs punya izin sedangkan untuk membuat izin rakyat kurang jelas krn tidak adanya
    sosialisasi.

  4. janawi muhammad Says:

    maaf. saya tidak begitu paham filosofi rubrik ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: