Arsip untuk Oktober, 2007

Download PCMAV RC 21 + Update Build1

Posted in Antivirus on 29/10/2007 by AMCA

Bersamaan dengan akan terbitnya Majalah PC Media 11/2007, antivirus kebanggaan nasional, PCMAV RC21, secara resmi akan dirilis ke publik. Pada rilis kali ini PCMAV berhasil mengatasi 1194 virus yang banyak beredar di Indonesia. Selain itu, kecepatan pendeteksian PCMAV di RC21 ini merupakan yang tercepat dari yang pernah ada.

Bagi Anda, pembaca setia Majalah PC Media yang selalu mengikuti perkembangan PCMAV, tentu sudah mafhum bahwa semakin ke sini performa pendeteksian PCMAV terasa semakin lambat. Secara teknis hal ini merupakan hal yang wajar. Bayangkan saja, RC1 hanya mengenal 16 virus. Namun di RC20 lalu virus yang dikenal sudah mencapai 1121 atau 70X lipat dibanding RC1!
Sementara itu, struktur database virus dan algoritma pendeteksian yang digunakan sejak RC1 sampai RC20 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, kami pun menyadari bahwa struktur database dan algoritma pendeteksian yang digunakan sejak RC1 sudah tidak lagi memadai untuk menangani jumlah virus yang semakin membesar.

Untuk itu, silakan coba PCMAV RC21 ini. Anda akan terkagum-kagum mendapatkan kecepatan pendeteksiannya yang luar biasa dan jauuuh lebih cepat dibanding versi sebelumnya, tepatnya 3X lipat lebih cepat. Di RC21 ini struktur database virus kami rombak secara total. Rutin pendeteksian pun ditulis ulang dan algoritma yang digunakan sama sekali baru. Namun uniknya, keakuratan pendeteksian tetap merupakan yang terbaik untuk ukuran sebuah antivirus. Virus pun semakin dapat diburu dan dibasmi secara tuntas..tas sampai ke akar-akarnya.

Saat ini, kecepatan pendeteksian pada scan engine PCMAV akan kami sempurnakan di RC22 yang akan datang. Selain itu, perombakan total scan engine ini juga dalam rangka menyambut PCMAV 2.0 yang akan menggantikan seri 1.0 RCx.

Dengan adanya RC21 ini, maka dukungan online update untuk RC20 akan dihentikan.

Sumber : PCMAV.org 

PCMAV 1.0 RC21 + update download file

Kota Tua di Antara Menara Walet

Posted in Kumpulan Artikel on 06/10/2007 by AMCA

Pulau Bangka memang merupakan sebuah pulau kecil yang “sarat” akan situs bersejarah. Mulai dari tinggalan masa pengaruh budaya India dengan situs Kota Kapur (di Kabupaten Bangka ) dari abad ke-6 Masehi, sampai dengan masa pendudukan Belanda dengan dibuangnya Soekarno-Hatta beserta sejumlah pemimpin bangsa di Muntok pada 1949.

Penambangan timah

Ingat Pulau Bangka dan Belitung, maka ingat pula akan timahnya. Demikian juga di dasar laut terdapat kandungan timah. “Ada gula, ada semut”, itulah peribahasa yang berlaku umum.
Di Bangka dan di kota-kota lain di Semenanjung Tanah Melayu, sebut saja Taiping—yang berarti “kota kedamaian luhur” —maka peribahasa yang kemudian berlaku adalah “Ada timah, ada Tionghoa”. Mengambil contoh dari Taiping, penambangan timah secara besar-besaran di Bangka mula pertamanya dilakukan oleh para penambang bangsa Tionghoa di samping penduduk asli Bangka sendiri.
Taiping lahir pada pertengahan abad ke-18 setelah perang antara perserikatan pekerja tambang dari Distrik Larut, negara bagian Perak (Malaysia). Larut untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang putra asal Aceh yang bernama Long Ja’afar. Ia membawa kelompok penambang Tionghoa dari Penang untuk dipekerjakan di tambang timahnya di Kelian Pauh.
Para penambang ini berasal dari Tionghoa-Hakka, anggota dari puak Hai San, sebuah perserikatan gelap di Penang yang dipimpin oleh Chung Keng Kooi. Sementara itu, di Kelian Bahru menetap puak Fui Chiu yang jumlahnya lebih kecil. Kedua puak ini secara turun-temurun selalu bertikai. Setelah mereka berperang dan masuknya campur tangan Inggris, pada tahun 1874 diresmikanlah nama Taiping sebagai sebuah kota, tempat yang dibangun para penambang tersebut.
Entah sejak kapan timah ditemukan di Bangka dan bagaimana cara menemukannya. Hingga saat ini belum ada secarik pun data tertulis yang sampai kepada kita kapan ditemukannya timah di Bangka.
Penambangan timah di Bangka dan Belitung mungkin sudah lama dikenal. Berita Tionghoa dari abad ke-7 Masehi menginformasikan bahwa komoditas perdagangan dari Shih-li-fo-shih (Sriwijaya) antara lain adalah timah. Pada abad-abad tersebut Bangka dan Belitung termasuk dalam wilayah kekuasaan Sriwijaya. Namun, pada masa itu penambangan timah belum dilakukan secara besar-besaran karena belum merupakan barang komoditas penting.
Indikator pemakaian logam dasar yang bernama timah sudah lama diketahui dengan bukti berupa artefak logam seperti arca, cermin, dan mangkuk yang dibuat dari perunggu. Perunggu merupakan logam campuran (alloy) yang terdiri dari tembaga dan timah.
Kerajaan-kerajaan tua di Nusantara, seperti Sriwijaya dan Malayu (abad ke-7 Masehi), banyak menggunakan perunggu sebagai bahan untuk membuat alat-alat keperluan upacara dan rumah tangga. Dengan demikian, sebelum orang mengenal perunggu tentunya sudah terlebih dahulu mengenal timah dan tembaga.
Kandungan timah terbesar di dunia terletak di jalur utara-selatan, mulai dari pegunungan di Myanmar bagian timur, Semenanjung Tanah Melayu, hingga ke Bangka dan Belitung. Banyaknya kandungan timah di Bangka dan Belitung baru diketahui tahun 1709, tetapi di bagian tengah Semenanjung Tanah Melayu sudah diketahui sejak abad ke-10 Masehi.
Sumber lain menyebutkan bahwa timah di Bangka ditemukan secara tidak sengaja. Kala itu pada tahun 1710, ketika sebuah rumah yang terbakar pada bagian lantai tanahnya terdapat lelehan yang berwarna putih keperakan.
Kemudian pada tahun 1754, setelah pengusiran orang Tionghoa tahun 1740, otoritas Tionghoa mengumumkan untuk pertama kali bahwa setiap orang Tionghoa dengan alasan yang sah berhak kembali ke Nusantara dan dilindungi hak-haknya. Aturan tersebut memicu eksodusnya saudagar, penambang, pengusaha perkebunan, dan petualang dari Tiongkok ke semua penjuru Asia. Di Vietnam bagian utara, Phuket, Kelantan, Kalimantan bagian barat, dan Bangka terbentuk koloni-koloni pertambangan Tionghoa.

Kota penambang

Bangka merupakan pusat industri timah paling awal dan hasilnya merupakan milik Kesultanan Palembang-Darussalam. Pada tahun 1722, VOC membeli timah untuk dikirim ke Eropa.
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1774-1804), Bangka merupakan pemasok timah terbesar di Asia. Teknologi penambangan timah yang dibawa oleh orang-orang Tionghoa menyebabkan produksi timah meningkat. Penjualan kepada VOC rata-rata 20.000 pikul per tahun (1 pikul=62,5 kg).
Sejalan dengan majunya teknologi penambangan dan meningkatnya permintaan pasar, meningkat pula produksi timah Bangka. Beberapa tempat yang dihuni oleh koloni penambang timah, misalnya Muntok, Sungai Liat, dan Toboali berubah menjadi kota kecil.
Entah sejak kapan Muntok dihuni orang. Mungkin dihuni dan dibangun tidak lama setelah ditemukan dan dieksploitasinya bijih timah. Tidak diketahui dengan pasti mengapa kota tua tersebut dinamakan Muntok.
Sebuah sumber di Eropa menyebutkan bahwa Muntok dinamai menurut nama Gubernur Jenderal Inggris yang berkedudukan di Tumasik (sekarang Singapura), yaitu Lord Minto. Letaknya di sebuah teluk di kaki tenggara Gunung Menumbing, menghadap ke Selat Bangka, berhadapan dengan muara Sungai Musi. Karena letaknya ini, pada abad ke-18/19 kota ini pernah mengalami kejayaan dan menjadi ibu kota Keresidenan Bangka hingga tahun 1913 sebelum dipindahkan ke Pangkal Pinang.
Bangunan-bangunan tua di Muntok yang dibangun pada abad ke-18/19, misalnya rumah-rumah tinggal para pegawai tambang timah bangsa Eropa, rumah tinggal seorang Mayor Tionghoa, bangunan kelenteng, dan Masjid Jami’.

Rumah Mayor Tionghoa yang bernama Tjong merupakan rumah mewah dengan tiang-tiang yang berukuran besar. Bangunan kelenteng yang menurut ceritanya sudah berusia lebih dari 200 tahun didirikan berdampingan dengan bangunan Masjid Jami’ Muntok yang juga merupakan bangunan tua.
Kekunoan bangunan masjid tampak pada bentuk atapnya yang mirip dengan bentuk atap Masjid Agung Palembang. Kedua bangunan ini memberikan petunjuk bahwa pada masa lampau ada dua kelompok masyarakat berbeda agama yang hidup berdampingan secara damai.
Sejak zaman Sriwijaya, Selat Bangka merupakan jalur lalu lintas air yang padat. “Kapal-kapal yang datang dari mana pun melalui selat Peng-chia (Selat Bangka)”, demikian uraian Ma-huan, seorang penulis yang ikut pelayaran Cheng-ho tahun 1420-an.
Lebar dan kedalaman selat ini tidak sama. Ada daerah-daerah yang membahayakan pelaut yang melaluinya. Kadang-kadang ada kapal yang kandas atau menabrak karang. Karena itulah pada tahun 1864 dibangun sebuah menara suar di Tanjung Kelian. Menara suar ini masih tegak berdiri dan masih berfungsi dengan baik.
Kota tua Muntok kini sudah tercemar oleh bangunan-bangunan menara yang menjulang tinggi di antara bangunan-bangunan tua. Bangunan menara yang dicat dengan warna-warna mencolok—kuning, oranye, dan krem—itu tampak lebih mendominasi warna kota. “Makhluk hidup yang hidup dengan layak di tengah-tengah kota adalah burung walet”.
Itulah yang terjadi. Bangunan menara yang indah tersebut adalah sarang burung walet. Keberadaannya hampir merata di seluruh penjuru kota. Ini tidak hanya berlaku di Muntok, sungailiat atau daerah lain saja. Di tempat-tempat lain di Nusantara hal semacam ini juga banyak ditemukan, misalnya di Banten, Cirebon, Lasem, Tuban, dan Gresik.
Dapatkah tujuan dari Lawatan Sejarah Nasional IV diimplementasikan kepada masyarakat, sementara itu sudah banyak situs bersejarah yang rusak, tidak terawat, atau sebagian isinya hilang seperti yang terjadi di Muntok? Hanya para petinggi itulah yang dapat menjawab dengan perangkat kebijakan dan ketegasannya.
Jadi, sebelum mengubah metode pengajaran sejarah dengan melakukan kunjungan ke situs bersejarah agar membangkitkan minat siswa, mungkin situsnya perlu dibenahi dulu.

Sumber : berbagai sumber

Timah Bangka : Antara dendam sejarah dan perjuangan mendapatkan akses

Posted in Kumpulan Artikel on 05/10/2007 by AMCA

Bagi masyarakat Bangka, perjuangan untuk mendapatkan akses menambang timah kembali baru di era reformasi, yakni dengan keluarnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no.146/MPP/Kep/4/Tahun 1999. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa timah bukanlah bagian dari barang yang ekspornya diawasi. Surat Keputusan ini pada dasarnya telah dimaknai sebagai perubahan tata niaga ekspor dan berakhirnya kontrol negara atas komoditi ini. Keputusan ini menandai rejim pengelolaan timah yang baru, yang kemudian dimaknai sebagai suatu yang bebas dan tidak lagi monopolistik. Siapa saja boleh menambang dan mengekspor timah, karena komoditi itu tidak lagi diawasi pemerintah. Pemaknaan atas berubahnya kontrol negara atas penambangan dan ekspor timah semakin dipicu oleh perubahan politik nasional, mulai era reformasi dan diikuti dengan pelaksanaan Otonomi daerah pada awal tahun 2001. Kesempatan untuk menambang timah bagi masyarakat atau pengusaha lokal Bangka terbuka dengan terbitnya SK Bupati Bangka No.6 Tahun 2001. Sejak itu, perusahaan-perusahaan penambangan lokal dan industri pencairan timah tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Perusahaan-perusahaan ini pada gilirannya telah menjadi pesaing bagi dua perusahaan besar yang sudah lama ada di pulau timah, yakni PT.Tambang Timah Bangka dan PT. Koba Tin.

Bagi masyarakat Bangka, perjuangan untuk mendapatkan akses menikmati keuntungan dari sumberdaya alam timah bukan saja didasarkan dari kontrol negara yang berubah dari sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik, otoriter dan diproteksi militer, akan tetapi sudah ‘embedded’ dalam perjuangan panjang yang fluktuatif dari relasinya dengan negara dan perusahaan tambang. Relasi-relasi itu telah menciptakan dan mengendapkan dendam sejarah yang panjang. Sejak penguasaan negara (pemerintah Inggris)pada tahun 1813 atas produksi dan pemasaran timah Bangka, sejak itu pula berakhir dan termarginalkannya peran masyarakat Bangka menikmati kekayaan alam mereka. Belanda melalui Tin Reglementnya pada tahun 1819 meneruskan kebijakan Inggris, di mana penambangan timah berada langsung di bawah wewenang dan kekuasaan Residen. Timah adalah monopoli pemerintah Belanda, sementara tambang swasta tidak diperbolehkan. Pemerintah Indonesia meneruskan kebijakan pendahulu.

Usaha Inggris dan kemudian Belanda untuk memperoleh akses mengontrol timah bermula dengan kekerasan. Perang timah, antara Inggris, Belanda dan Sultan Palembang yang menguasai Bangka dan timahnya pada awal abad ke 19 telah berujung dengan korban-korban bergelimpangan di ketiga pihak. Bagi rakyat Bangka, tertutupnya akses untuk mendapatkan sumber pendapatan dari timah dan bermulanya negeri mereka di bawah kontrol asing, telah diresponi dengan bentuk perlawanan panjang. Perlawanan yang dipimpin oleh Depati Bahrin, Batin Tikal, dan Depati Amir terhadap dominasi kekuasaan asing adalah salah satu perjuangan memperoleh kembali kekuasaan yang hilang dan akses terhadap timah sebagai sumber ekonomi. Perjuangan ketiga pemimpin ini didukung oleh penduduk Bangka, sulit dipadamkan. Contoh masa lalu ini mengindikasikan bahwa perang timah terjadi dalam semua level pemerintahan, mulai dari dua kekuatan global yang bertempur di tingkat daerah sampai ke level elit Bangka. Kondisi ini menandakan bahwa masyarakat Bangka bukanlah masyarakat yang pasif.

Dendam sejarah yang bermula dari penyingkiran panjang peran masyarakat Bangka memperoleh akses menikmati keuntungan dari timahnya berlanjut sampai era Orde Baru. Ini adalah suatu masa panjang yang melampaui beberapa generasi. Selama 30 tahun masa Orde Baru, masyarakat dilarang menambang, menyimpan timah meskipun satu kilogram, apalagi menjualnya. Dari hasil penelitian penulis menggali memori penduduk di kampung-kampung di pedalaman Bangka tentang kehidupan masa Orde Baru, telah membuka sejarah kekerasan para militer Orde Baru terhadap orang-orang kampung di pulau Bangka yang dikenai hukuman akibat pelanggaran tersebut. Tidak hanya pencabutan kuku, tetapi banyak dari mereka digiring ke penjara. Pada tahun 1970an, ketika ekonomi negara Orde Baru sedang memperkuat kekuatan dengan bantuan militer, penjara di Pangkal Pinang penuh sesak dengan orang-orang yang melanggar ’disiplin’ negara Orde Baru.

Dendam sejarah itu terlepaskan ketika akses untuk menambang dan menjual timah dibuka kembali di era Otonomi daerah. Berhadapan dengan komoditas pertanian, lada dan karet yang terus menurun harganya setelah 1999, dan sumber pendapatan sebagai nelayan tidak bisa diharapkan, karena hadirnya para nelayan illegal Thailand yang bersenjata, maka tambang menjadi pilihan ekonomi yang menguntungkan bagi orang Bangka untuk bisa survive. Perjuangan terhadap akses itu kini baru dinikmati masyarakat Bangka dan dampak positif itu setidaknya nampak dalam soal pemilikan barang-barang, perbaikan rumah dan juga penyerapan pengangguran dan kegairahan pasar.

Persoalan yang dihadapi kini adalah pada karakteristik penambangan yang rakus, predatory yang tidak memperhatikan keselamatan kerja dan merusak lingkungan. Persoalan-persoalan ini sebetulnya akan bisa ditangani, jika pemerintah daerah memiliki ’political will’ untuk memecahkannya secara bersama dan transparan, dan bukan dengan menempuh jalan kekerasan. Kontrol dengan cara kekerasan yang dilakukan pemerintah sejak maraknya penambangan TI di Bangka ini boleh dikatakan tidak pernah efektif. Bukan saja kekerasan dibalas dengan kekerasan, akan tetapi semakin menumpukkan dendam sejarah dan semakin memperlebar jarak negara dan masyarakat. Ini adalah suatu yang ironis dalam era otonomi daerah yang sebetulnya dimaksudkan untuk mendekatkan para pejabat negara (lokal) ke masyarakat.

Ekonomi Illegal, Kontrol Negara dan Pergundikan?

Alasan utama penutupan paksa ketiga industri pencairan timah di Bangka oleh Mabes Polri adalah aspek illegalnya yang merugikan negara. Ketiga perusahaan itu diduga tidak membayar royalti, pajak eksplorasi dan eksploitasi. Kerugian negara karena pelanggaran itu diduga mencapai triliunan rupiah. Jika negara dirugikan dalam jumlah triliunan rupiah, maka persoalannya adalah mengapa terjadi politik pembiaran ini oleh negara sendiri? Penulis tidak hendak membicarakan hal ini secara detil, akan tetapi tertarik melihat mengapa kontrol negara tidak pernah efektif dalam menghapuskan ekonomi illegal ini? Apakah ada pengatur-pengatur negara yang ’informal’ dan mengapa itu terjadi? Apakah ada semacam ‘pergundikan’ mesra aktor-aktor negara dengan pebisnis, sehingga ekonomi illegal itu sulit diberantas?

Kasus-kasus di Thailand, Kameron Utara, Sierra Leone, Afrika, dan di Thailand memperlihatkan bagaimana birokrat yang memiliki akses dalam masalah administratif dan pengambilan keputusanm, tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk kehidupannya. Sebaliknya, pebisnis memiliki uang yang cukup tetapi tidak memiliki akses membuat keputusan atau masuk dalam ranah administratif. Kedua-keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Akibatnya adalah bahwa aktivitas ekonomi illegal seperti perdagangan perempuan, senjata dan obat-obat terlarang di Thailand tidak pernah bisa dihapuskan. Di Kameron Utara, seperti dijelaskan Janet Roitman dalam bukunya Fiscal Disobedience; An Antropology of Economic Regulation in Central Africa yang diterbitkan oleh penerbit Princeton University tahun 2005 memperlihatkan bahwa kondisi ini disebutnya sebagai ketidaktaatan fiskal. Ketidaktaatan fiskal menemukan logikanya sendiri terutama pada praktek ekonomi yang benar, bukan pada teori ekonomi yang benar. Selanjutnya ia mengatakan, bahwa ekonomi illegal terus marak, bukan karena lemahnya kontrol negara, akan tetapi adalah suatu kondisi di mana aktor-aktor negara memperluas wilayah kerjanya di luar institusi resmi, atau yang dinamakannya pluralitas fungsi kekuasaan negara. Kasus di Sierra Leone seperti diamati oleh William Reno, memperlihatkan bahwa ekonomi illegal atau pasar illegal(illegal market)berkaitan erat dengan pembentukan shadow state atau negara bayangan.

Apakah Bangka kini sedang atau sudah menuju ke negara bayangan itu? Perdagangan timah illegal dalam bentuk pasir timah atau balok timah adalah salah satu dari komoditi yang diekspor secara illegal ke luar Bangka. Perdagangan timah illegal ini seakan menyatu dalam kehidupan ekonomi Bangka sejak masa VOC sampai kini, hanya tingkat intensitasnya berbeda. Di Era Reformasi, ekspor pasir timah secara illegal ke Singapura sudah menghiasi berita-berita pers lokal dan nasional selama 4 atau 5 tahun belakangan ini. Perdagangan pasir timah itu lolos dari pelabuhan, dikawal sampai ke perbatasan Singapura dan ditampung di sana, lalu disebut ‘kopi’ Bangka. Masalah perbedaan harga menjadi penyebabnya, selain masalah birokrasi yang memakan waktu, jika pasir timah para penambang TI dibeli oleh PT.Timah. Hal ini adalah alasan yang begitu rasional dari sudut bisnismen dan para penambang TI yang memerlukan uang untuk menopang kehidupannya. Walaupun aparat kadang-kadang berhasil menangkap selundupan timah, akan tetapi sangat jarang diproses di pengadilan sampai tuntas, dan bahkan pernah ada kasus 1500 ton pasir timah milik ’raja-raja’ timah di Bangka ditangkap aparat, akan tetapi dikembalikan lagi ke pemiliknya. Hal ini menandakan begitu kuatnya kekuasaan pebisnis mengatur ‘secara informal’ pengembalian pasir timahnya bersama ‘aparat-aparat’ nya yang bekerja secara informal pula.

Sampai dimanakah eratnya pergundikan aktor-aktor negara dengan pebisnis timah dan transaksi-transaksi informal yang dijalankan di Bangka, susah diungkap. Suara-suara pengatur hukum, negara sudah dirugikan karena perdagangan timah illegal adalah berulang terus menerus di setiap zaman, mulai dari masa VOC sampai sekarang. Penegakan hukum berjalan setengah hati. Banyak contoh. Seorang pebisnis timah orang Tionghoa zaman VOC telah melakukan perdagangan gelap timah dan memperoleh kekayaan yang luar biasa dari bisnis itu, berteman akrab dengan para bawahan Sultan Palembang. Ketika Sultan Palembang mau menghukum mati raja penyelundup itu, para bawahan Sultan membelanya, karena ia telah banyak membantu Sultan menghadapi peperangan dengan VOC. Ia kemudian diasingkan ke sebuah desa terpencil di Palembang. Sejak kepergiannya, bisnis timah anjlok. Sultan merugi. Tiada jalan lain. Sultan memanggilnya kembali untuk mengelola timah itu di Bangka. Masa Jepang dan Revolusi, perdagangan timah illegal, juga lada dan karet Bangka ke Singapura marak, dan telah berhasil membantu rakyat Bangka yang begitu sengsara, karena putusnya hubungan dengan pulau Jawa. Pada waktu ini dikatakan bahwa hampir 90% rakyat Bangka dan aparat terlibat dalam penyelundupan. Melihat kenyataan ini, maka istilah illegal dan legal memperlihatkan kekaburannya, kapankah pergundikan akan berakhir, jika kedua aktor sama-sama membutuhkannya? Kontrol dengan kekerasan untuk menghapusnya adalah juga sia-sia, bila alternatif pemecahannya belum ditemukan.