Implemnetasi e-government

Kunci keberhasilan implementasi e-Government bukan hanya pada pembangunan ICT “Information and Communication Technology” saja tetapi terkandung didalamnya adalah tanggung jawab untuk memastikan bahwa apa yang telah, sedang dan akan dibangun dipakai dan terjaga kesinambungannya.Banyak hal yang mempengaruhi, faktor konsistensi political will dari pejabat, baik pejabat yang membangun maupun yang menggantikannya, moral hazzard dari konsultan maupun pengembang atas transfer knowledge kepada pihak client (Pemda), maupun kejujuran dari pihak client (Pemda) dalam menilai kekurangannya untuk kemudian dicarikan solusi terbaik.

Faktor-faktor tersebut diatas akan berpengaruh secara signifikan terhadap biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pembangunan e-Government. Political will yang tidak konsisten bisa menyebabkan membengkaknya biaya yang tidak perlu, pengeluaran yang sama beberapa kali diadakan dengan aneka nama yang berbeda. Tidak adanya moral hazzard dari konsultan maupun pengembang akan mempengaruhi motivasi dan semangat client (Pemda) untuk terus menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibangun. Ketiadaan kejujuran Pemda melihat kekurangannya akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan bukan untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan untuk memenuhi keinginan pejabat pembuat keputusan. Siapa yang diuntungkan? Pertama pejabat-pejabat yang mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan instansinya. Selanjutnya yang akan menikmati keuntungan ini adalah konsultan/pengembang/vendor yang bersangkutan. Sudah jadi watak dasar pengusaha adalah mencari keuntungan dalam berbisnis. Sebaik-baik keuntungan adalah keuntungan yang diperoleh dengan cara yang baik dan bijak.

e-Government bukan hanya soal teknologi dan implementasi saja, tetapi juga pada solusi, transformasi dan edukasi. Solusi; Bagaimana penyedia jasa ICT bisa memberikan solusi yang terbaik, tepat waktu, tepat budget dan tepat kebutuhan dari client (Pemda) yang akan mengimplementasikan e-Government di daerahnya. Selama ini para penyedia jasa tersebut hanya menjual product tanpa memberikan solusi apapun terhadap client-client-nya di daerah. Sehingga yang terjadi adalah, setelah product di-implementasi, tidak ada yang me-maintain, SDM-nya juga belum siap, dan product2 itu hanya menjadi “hiasan” yang bernilai mulai puluhan hingga milyaran rupiah, tanpa menghasilkan sesuatu yang lebih berguna. Solusi untuk mengimplementasikan e-Government, lebih ditekankan pada 6 pilar besar yaitu:

a. Perencanaan (Technology Blue Print)
b. Infrastruktur (Hardware System dan Networking)
c. Sistem Aplikasi (Software system)
d. Procurement
e. Sumber daya Manusia (Training and Procedure)
f. System Integrator

Keenam pilar tersebut dibuat bertahap sesuai dengan kemampuan, visi dan Misi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan e-Government. Disamping itu, Pemerintah, dalam hal ini Depkominfo sudah menerbitkan Blueprint e-Government, sebagai panduan Pemerintah Daerah di dalam mengimplementasikan e-Government.

Transformasi; Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik.

Edukasi; untuk mengoperasikan sistem informasi e-Government diperlukan berbagai sumber daya teknologi informasi yang handal, dan kita tahu, Edukasi di bidang TI masih terlalu jauh menjangkau daerah-daerah Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu, untuk bisa menerima transformasi yang disebut-sebut di dalam seminar tersebut, SDM dan masyarakat kita juga perlu dipersiapkan terutama edukasi tentang Pengetahuan dan kemampuan mengenai penguasaan teknologi informasi.(IT Literate). Sehingga pada saat Pemerintah menerapkan e-Government, masyarakat kita juga sudah siap menerima system tersebut yang salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. Demikian komentar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi masukkan bagi Pemerintah Daerah di dalam mengimplementasikan sistem e-Government.

Jika ketiga hal yang telah disebut diatas bisa secara konsisten berjalan efektif, tidak lagi ada alasan yang cukup kuat untuk menjadi penghalang keberhasilan implementasi e-Government.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: