Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk terbelakang, meski secara statistik ekonomi mikro ada mengalami peningkatan. Sektor riil tak banyak bertumbuh, tidak ada pertumbuhan lapangan kerja. Banyak lulusan sarjana menganggur, apalagi penduduk dengan strata pendidikan yang lebih rendah. Kelaparan terjadi dimana-mana dan menjadi komoditas politik paling seksi bagi semua parpol.
pertumbuhan angka statistik ekonomi tak ada maknanya jika masyarakat tetap tidak mampu mendapatkan makanan, pakaian dan perumahan yang layak.
Parpol kini jadi dewa baru yang kehadirannya dianggap mampu memecahkan berbagai macam persoalan. Tujuan parpol untuk mendapatkan kekuasaan, yang dengannya meraih jabatan untuk mendapatkan uang. Setiap anggota parpol, jika mampu mendulang suara menjadi anggota dewan sama halnya dengan diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja.
Mendirikan parpol, kini sama halnya dengan mendirikan perusahaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Bandingkan dengan banyaknya penganggur jadi caleg. Seperti di Daerah Jawa Timur hampir 60% Calegnya adalah penggangguran. Sebuah kepentingan pragmatis, cara cepat menjadi kaya, meski secara kapasitas dan kapabilitas diragukan. Motivasi semacam ini tidak jarang membuat sang caleg akan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan ambisi politiknya. Lahan pekerjaan untuk jadi dewan memang sangat besar per pemilu.
Fenomena menjadi anggota Dewan adalah sebuah lapangan pekerjaan setidaknya menyerap 25.000 orang untuk menjadi DPRD, DPR dan DPD. Banyak aktivis parpol berupaya sekuat tenaga mendukung adanya pemekaran propinsi dan kabupaten/kota. Tujuan mendekatkan pelayanan publik dari pemekaran wilayah bisa jadi hanya embel-embel. Paling realistis bagi parpol adalah adanya lahan baru jadi DPR/D, birokrat serta satu dua orang akan jadi gubernur-wakil gubernur, bupati/walikota.
Fenomena ini yang sedang terjadi hampir di seluruh daerah di indonesia, rakyat hanyalah rakyat yang terus menjadi korban politik dan ekonomi. Zaman semakin sulit dan rakyat pun makin terjepit.