Hasil Keputusan MK atas Sengketa Pilkada Prop.Bangka-Belitung

Majelis Hakim Konstitusi telah membacakan putusan Nomor 7/PHPU.D-X/2012 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Putusan setebal 172 halaman itu dibuat sembilan hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD selaku Ketua merangkap anggota. Putusan diambil setelah majelis hakim melakukan rapat pemusyawaratan hakim pada Selasa (27/3/2012) lalu.

Setelah memaparkan penilaiannya atas fakta dan hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyampaikan kesimpulannya. Berikut petikan kesimpulan hingga Amar putusan yang dibacakan di persidangan seperti tertuang dalam salinan putusan yang diperoleh bangkapos.com, Kamis (29/3/2012):

4. KONKLUSI
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:
[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
[4.4] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan,
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Harjono, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Sumber : BangkaPos

About these ads

2 Tanggapan to “Hasil Keputusan MK atas Sengketa Pilkada Prop.Bangka-Belitung”

  1. Agar Masyarakan babel sejahtera dan aman (sukses slalu…)

  2. Reply for post : “Hasil Keputusan MK atas Sengketa Pilkada Prop.Bangka-Belitung”

    Thanks for sharing this article, it very helpful to me, thanks again :)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: